Daftar merek startup: salah memilih kelas membuat biaya berulang

|Penulis: Tim Redaksi QUASA|4 mnt baca
Daftar merek startup: salah memilih kelas membuat biaya berulang

Untuk mendaftarkan merek startup di Indonesia, telusuri nama yang akan dipakai, petakan barang atau jasa ke kelas yang sesuai, tentukan pemohon, lalu siapkan etiket dan berkas sebelum mengisi permohonan daring. Panduan Kemenkum DIY menjelaskan prinsip first to file, kebutuhan NIB, identitas dan etiket bagi pemohon usaha mikro dan kecil (UMK), serta tarif pendaftaran Rp500.000 per kelas untuk UMK dan Rp1.800.000 per kelas untuk pemohon umum.

Pilih kelas berdasarkan penawaran yang akan memakai merek, bukan sekadar bidang usaha startup. Tarif dihitung per kelas yang diajukan; bila barang atau jasa yang penting terlewat, permohonan berikutnya untuk cakupan itu menimbulkan biaya lagi. Karena itu, pastikan cakupan, identitas pemohon dan bentuk merek sudah diputuskan sebelum membayar.

Telusuri nama dan merek yang mirip

Cari nama yang direncanakan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), lalu ulangi pencarian dengan variasi ejaan dan bunyi. Penjelasan Kemenkum Sumbar mengarahkan pemohon memakai PDKI dan memeriksa merek yang sudah terdaftar maupun diajukan lebih dahulu; persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dapat menjadi alasan penolakan.

Perhatikan pula barang atau jasa yang tercantum pada hasil pencarian. Nama yang sama pada penawaran berbeda tidak selalu menghadapi keadaan yang sama dengan nama serupa pada penawaran sejenis. Sebaliknya, hasil yang tidak identik secara huruf belum tentu aman bila pengucapan atau unsur utamanya dekat. Catat temuan yang relevan sebelum memutuskan apakah nama atau etiket perlu diubah.

Penelusuran mandiri membantu memilih identitas yang lebih siap diajukan, tetapi hasil pencarian bukan keputusan pemeriksaan merek. Jika ada kemiripan yang sulit dinilai, jangan menganggap ketiadaan hasil yang sama persis sebagai jaminan permohonan akan diterima.

Petakan penawaran, lalu hitung kelas dan biaya

Mulailah dari daftar barang atau jasa yang benar-benar akan dijual dengan merek itu. Uraikan tiap penawaran secara spesifik, kemudian cocokkan istilahnya dalam Sistem Klasifikasi Merek DJKI. Nama bidang seperti perdagangan, kuliner atau teknologi terlalu luas untuk menggantikan uraian barang dan jasa pada permohonan.

Dalam contoh bersyarat, startup yang menjual kopi kemasan sekaligus mengoperasikan kedai perlu menilai produk kemasan dan layanan kedai sebagai penawaran yang berbeda. Contoh itu menunjukkan cara menyusun daftar, bukan menetapkan kelas secara otomatis. Rincian produk dan layanan tetap menentukan istilah klasifikasi yang dipilih.

Setelah setiap penawaran memiliki uraian yang jelas, periksa apakah semuanya masuk kelas yang sama atau tersebar di beberapa kelas. Jumlah kelas yang diajukan menentukan total biaya pendaftaran. Bila sebuah layanan terlupakan dan baru akan dilindungi kemudian, biaya permohonan untuk kelas yang diperlukan harus dihitung lagi. Memilih kelas tambahan tanpa barang atau jasa yang relevan juga menaikkan tagihan sejak awal.

Pisahkan penawaran yang sudah berjalan atau siap diluncurkan dari gagasan ekspansi yang masih berubah. Pemisahan ini membantu startup menilai cakupan yang diperlukan sekarang tanpa menebak-nebak semua kegiatan di masa depan. Periksa uraian barang atau jasa, bukan hanya nomor kelasnya: cakupan merek mengikuti jenis barang atau jasa yang dimohonkan.

Tentukan pemohon dan siapkan bukti UMK

Putuskan siapa yang akan tercantum sebagai pemohon: pendiri sebagai orang pribadi atau badan usaha startup. Pilihan tersebut menentukan identitas yang harus diisikan dan dicocokkan dengan berkas pendukung. Jika merek dimaksudkan menjadi milik badan usaha, keputusan itu sebaiknya dibuat sebelum formulir diisi, bukan setelah permohonan dibayar atas nama pihak lain.

Untuk mengajukan tarif UMK, siapkan bukti status usaha, termasuk surat rekomendasi dari dinas yang membidangi koperasi dan UMK. Rapikan pula NIB, identitas pemohon, dan etiket atau logo yang akan didaftarkan. Sebutan startup atau ukuran tim saja tidak membuktikan kelayakan menerima tarif khusus; kategori pemohon harus didukung dokumen yang diminta.

Etiket perlu menunjukkan identitas merek yang memang akan dipakai. Jika nama, susunan unsur atau logo masih diperdebatkan dalam proses desain, selesaikan keputusan tersebut sebelum mengunggahnya. Membayar permohonan untuk bentuk merek yang akhirnya ditinggalkan membuat pengeluaran awal kehilangan tujuan praktisnya.

Periksa isian sebelum membuat tagihan

Ketika nama, kelas, pemohon dan berkas sudah siap, isi permohonan melalui layanan daring merek DJKI. Masukkan identitas pemohon dan data merek, pilih kelas beserta uraian barang atau jasanya, lalu unggah lampiran sesuai petunjuk sistem. Sebelum membuat kode pembayaran, baca ringkasan permohonan sebagai satu kesatuan.

Cocokkan ejaan nama pada isian dengan etiket. Periksa pula identitas pemohon, kategori tarif, daftar kelas dan uraian barang atau jasa. Gambar logo tidak memperbaiki nama yang salah ketik pada isian, sedangkan nomor kelas yang tampak benar belum memastikan uraian penawarannya tepat. Jika ada bagian yang belum pasti, perbaiki saat rincian permohonan masih bisa diperiksa sebelum pembayaran.

Sesudah pembayaran tervalidasi dan pengajuan selesai, simpan tanda terima serta nomor permohonan untuk memantau prosesnya. Tanda terima menunjukkan pengajuan telah dilakukan; status merek terdaftar baru mengikuti hasil pemeriksaan. Perbedaan ini penting ketika startup sedang menyiapkan peluncuran produk dengan identitas yang sama.

Berapa lama menunggu hasil?

Keterangan Kementerian Hukum pada Mei 2025 menyebut waktu pelayanan pendaftaran merek paling lama enam bulan dan menyatakan target itu telah dipenuhi saat keterangan diterbitkan. Gunakan rentang tersebut untuk merencanakan pemantauan permohonan, sambil tetap menunggu hasil pemeriksaan sebelum menyebut merek sebagai merek terdaftar.

Baca juga:

Bagikan:

Berlangganan buletin kami

Dapatkan berita Web3, AI, dan kripto terbaru langsung di kotak masuk Anda.

0