Transparansi harga pesan-antar ditargetkan akhir 2026

Dalam pengumuman Kemkomdigi pada 9 Oktober 2026, kementerian itu menyatakan sedang menyiapkan peraturan menteri tentang biaya jasa dan transparansi pembentukan harga pengantaran makanan serta barang berbasis platform, dengan batas penyusunan aturan pelaksana hingga akhir Desember 2026. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan penjelasannya seusai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, sehari sebelum pengumuman itu.

Ketentuan biaya dan cara platform harus menjelaskan pembentukan harga belum ditetapkan. Dalam laporan Suara.com pada 9 Oktober 2026, Nezar mengatakan, “Di sana akan dijelaskan jaminan angkutan dan transparansi bagaimana pembentukan harga itu dilakukan oleh platform.” Pemerintah masih melakukan simulasi untuk menyusun aturan turunannya. Target penyelesaian naskah pada akhir tahun belum memberi tanggal mulai berlaku ataupun angka biaya baru bagi pesanan makanan dan barang.

Biaya pengantaran dan cara harga dibentuk

Kemkomdigi mendapat kewenangan menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran makanan dan barang. Di samping itu, rancangan peraturan menterinya akan mengatur transparansi cara platform membentuk harga layanan. Kedua pokok ini menjawab pertanyaan yang berbeda: berapa biaya jasa pengantaran ditetapkan dan bagaimana komponen harga layanan itu dijelaskan. Rumus biaya, bentuk penjelasan, serta pihak yang akan menerima rinciannya masih menunggu aturan turunan.

Perbedaan antara biaya pengantaran dan harga makanan penting bagi konsumen. Dalam satu pesanan, nilai makanan yang dijual pedagang dan biaya layanan untuk mengantarkannya memiliki fungsi berbeda. Kewenangan yang diumumkan Kemkomdigi menyasar jasa pengantaran, sehingga belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah akan menetapkan harga menu pedagang. Belum jelas pula apakah kewajiban transparansi kelak menyangkut rincian yang terlihat sebelum pembayaran, penjelasan kepada pengemudi, atau mekanisme lain.

Nezar juga memasukkan jaminan angkutan ke dalam hal yang akan dijelaskan melalui peraturan menteri. Pemerintah mengarahkan pengaturan biaya jasa agar penghasilan pengemudi lebih layak dan risiko pekerjaan mereka mendapat perlindungan. Sasaran tersebut berkaitan dengan harga layanan karena pengantaran dilakukan oleh pengemudi, tetapi bentuk jaminan maupun hubungan antara biaya yang dibayar pengguna dan imbalan yang diterima pengemudi belum dirumuskan secara terbuka. Karena itu, tujuan menaikkan pendapatan belum bisa diterjemahkan menjadi tambahan rupiah per perjalanan.

Aturan angkutan penumpang berada dalam kewenangan berbeda

Pembagian tugas antarkementerian membatasi aturan yang sedang disiapkan Kemkomdigi. Kementerian Perhubungan menangani angkutan orang beserta tarifnya, sedangkan Kemkomdigi menangani pengantaran barang dan makanan. Sebuah aplikasi dapat menyediakan semua layanan itu, tetapi biaya perjalanan penumpang dan biaya mengantar pesanan berada dalam ranah pengaturan yang berbeda. Tarif yang berlaku pada satu jenis layanan karena itu tidak otomatis menjadi rumus untuk jenis layanan lain.

Menurut laporan Katadata, Kementerian Perhubungan mengawal batas biaya platform sebesar delapan persen dalam pengaturannya, Kementerian UMKM mengawal perjanjian kemitraan pengemudi dan perusahaan aplikasi, sementara Kemkomdigi menyiapkan ketentuan biaya jasa pengantaran makanan serta barang. Angka biaya platform tersebut tidak dapat langsung dipakai untuk menghitung pendapatan pengemudi dari pesanan makanan. Besaran dan mekanisme untuk layanan pengantaran masih menjadi bagian dari aturan Kemkomdigi yang disusun.

Pemerintah merencanakan Forum Komunikasi atau Sekretariat Bersama yang melibatkan ketiga kementerian agar pelaksanaan peraturan presiden selaras. Koordinasi diperlukan karena satu pengemudi dapat bekerja melalui platform yang juga mengatur hubungan kemitraan dan menawarkan layanan penumpang. Namun, pembagian tugas tetap menentukan kementerian mana yang menyusun rincian bagi setiap layanan. Untuk pengantaran makanan dan barang, ketentuan teknis tentang biaya jasa serta transparansi harga akan bergantung pada peraturan menteri Kemkomdigi.

Arti perubahan bagi konsumen, pengemudi, dan platform

Bagi konsumen, janji transparansi berarti cara pembentukan harga jasa pengantaran akan masuk ke dalam pengaturan pemerintah. Kejelasan itu dapat membantu membedakan biaya untuk membawa pesanan dari nilai makanan yang dibeli. Dampaknya pada total pembayaran belum dapat dihitung: pemerintah belum mengumumkan rumus biaya, komponen yang wajib diungkap, atau perubahan harga yang harus diterapkan platform. Transparansi juga tidak dengan sendirinya berarti pesanan akan menjadi lebih murah.

Bagi pengemudi, pemerintah menempatkan kepastian biaya jasa, kelayakan penghasilan, dan perlindungan risiko sebagai tujuan pengaturan. Penjelasan tentang pembentukan harga berpotensi memperjelas hubungan antara harga layanan pengantaran dan pembayaran atas pekerjaan mereka. Akan tetapi, belum ada angka imbalan per pesanan, metode pembagian biaya, atau bentuk jaminan angkutan yang dapat diperlakukan sebagai hak baru dalam setiap perjalanan. Hal-hal itu memerlukan rumusan pelaksanaan.

Bagi platform, arah kewajibannya ialah membuka cara harga layanan pengantaran dibentuk sesuai ketentuan yang akan diterbitkan. Cakupan informasi dan cara penyampaiannya masih harus diputuskan. Pernyataan pemerintah belum merinci apakah penjelasan wajib muncul pada tahap pemesanan, tersedia bagi mitra pengemudi, atau disampaikan melalui mekanisme lain. Karena itu, perusahaan belum memiliki rincian teknis yang cukup untuk memastikan perubahan tampilan aplikasi atau perhitungan pada setiap pesanan.

Simulasi akan menentukan rincian aturan

Simulasi pemerintah merupakan tahap sebelum ketentuan biaya jasa dan transparansi dituangkan dalam aturan pelaksana. Hasilnya diperlukan untuk menentukan lebih dari sekadar suatu angka: peraturan juga harus menjelaskan bagaimana biaya dibentuk, apa yang perlu diungkap oleh platform, serta bagaimana tujuan perlindungan pengemudi diterapkan pada layanan pengantaran. Sampai rumusan itu diumumkan, perubahan harga yang dibayar konsumen dan pendapatan yang diterima pengemudi tetap berupa kemungkinan.

Langkah berikutnya ialah penyelesaian peraturan pelaksana sesuai tenggat yang ditetapkan pemerintah. Naskah akhirnya akan memperlihatkan rumus biaya, kewajiban transparansi, dan waktu penerapannya bagi pengantaran makanan serta barang. Itulah titik ketika konsumen, pengemudi, dan platform dapat menilai akibat ketentuan baru pada pesanan yang benar-benar mereka gunakan atau jalankan.