Aturan AI Indonesia disiapkan per sektor, peta jalan jadi acuan

Dalam keterangan Kemkomdigi pada 6 Oktober 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan seusai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, bahwa Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial akan menjadi acuan bersama, sedangkan kementerian dan lembaga menyiapkan panduan AI menurut karakter sektor. Rancangan peraturan presiden yang memuat peta jalan itu masih dibahas antarkementerian dan diproses untuk harmonisasi di Sekretariat Negara bersama Kementerian Hukum. Rincian kewajiban baru untuk tiap bidang belum ditetapkan dalam penjelasan tersebut.

Dalam laporan ANTARA tentang pernyataan itu, Nezar menyebut kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan sebagai contoh, lalu mengatakan, “Jadi secara sektor mereka akan membuat panduan-panduannya sendiri”. Ketiga bidang tersebut akan menggunakan rujukan nasional yang sama, tetapi penerapannya perlu dijabarkan oleh instansi yang menangani masing-masing bidang. Pelindungan anak juga masuk dalam pembahasan tata kelola AI, sementara kepatuhan platform digital terkait keselamatan anak sudah diawasi melalui aturan tersendiri.

Peta jalan akan memberi arah, panduan sektoral menjelaskan penerapan

Rancangan peta jalan mencakup arah pengembangan ekosistem AI dan prinsip penggunaan yang bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, dan keamanan menjadi prinsip yang disebut secara khusus. Nilai nasional seperti Pancasila turut masuk dalam pembahasan pengembangan model, karena nilai yang digunakan dalam pengembangannya dapat memengaruhi keluaran AI, termasuk risiko bias dan diskriminasi.

Perbedaan fungsi kedua lapisan itu menentukan apa yang sudah dapat disimpulkan dari rencana pemerintah. Peta jalan dimaksudkan menjadi rujukan bagi pengembang dan pengguna AI di berbagai bidang. Panduan sektoral kelak menjelaskan bagaimana rujukan tersebut diterapkan pada kebutuhan tertentu; pernyataan ini belum menguraikan standar teknis, pengawas, ataupun pembagian tanggung jawab untuk tiap penggunaan AI. Isi kewajiban di suatu bidang akan bergantung pada ketentuan yang benar-benar diterbitkan.

Pemerintah masih memproses rancangan perpres, sehingga prinsip yang dijelaskan merupakan arah kebijakan dalam pembentukan aturan nasional. Panduan yang akan disusun kementerian dan lembaga merupakan langkah lanjutan. Susunan ini memberi ruang bagi penerapan yang sesuai dengan karakter bidang sekaligus menuntut kejelasan tentang siapa yang menetapkan dan mengawasi ketentuan di tiap sektor.

Kesehatan, pendidikan, dan keuangan membutuhkan rincian berbeda

Penyebutan tiga sektor menunjukkan persoalan yang hendak dijawab pendekatan ini: penggunaan AI dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Sebagai ilustrasi, jika AI dipakai untuk menopang pelayanan pasien, pertanyaan penerapannya berkaitan dengan keselamatan layanan; di pendidikan, dengan proses belajar dan kepentingan peserta didik; dalam layanan keuangan, dengan keputusan yang menyangkut nasabah. Perbedaan konteks itu menjelaskan perlunya penjabaran, tetapi contoh tersebut belum merupakan rumusan kewajiban resmi bagi masing-masing sektor.

Belum dijelaskan apakah setiap bidang akan memakai bentuk panduan yang sama, kapan ketentuannya terbit, atau bagaimana penerapannya akan diawasi. Panduan baru itu juga perlu ditempatkan bersama kebijakan sektoral yang sudah berjalan. Hubungan keduanya akan menentukan pembagian tanggung jawab ketika AI digunakan dalam layanan yang memengaruhi pasien, peserta didik, atau nasabah.

Alur kebijakan yang sedang disiapkan: rancangan perpres tentang peta jalan nasional → prinsip bersama untuk pengembangan dan penggunaan AI → penjabaran oleh kementerian atau lembaga sesuai kebutuhan sektor. Urutan itu memperlihatkan mengapa peta jalan saja belum menjawab pertanyaan tentang kewajiban sebuah layanan kesehatan, lembaga pendidikan, atau penyedia layanan keuangan. Jawabannya akan bergantung pada isi panduan untuk penggunaan AI di bidang terkait.

Pelindungan anak menyentuh desain AI dan pengawasan platform

Dalam keterangan Kemkomdigi tentang pertemuan dengan UNICEF pada 5 Oktober 2026, Chief Child Protection UNICEF Indonesia Muhammad Rafiq Khan menyebut 70 juta anak terdampak aktivitas daring atau penggunaan platform AI; Nezar juga menjelaskan bahwa platform memberikan informasi kepatuhan setiap bulan dalam pemantauan PP TUNAS. Angka tersebut mencakup dampak aktivitas daring maupun platform AI secara luas. Pertemuan itu menghubungkan perumusan tata kelola AI dengan pengawasan pelindungan anak yang sudah berlangsung.

Risiko yang dibahas mencakup penggunaan AI untuk menghasilkan materi pelecehan seksual terhadap anak, konten seksual berbasis AI, serta penggunaan chatbot sebagai tempat anak mencari dukungan saat menghadapi persoalan kesehatan mental. Anak dapat terdampak sebagai pengguna layanan, subjek data, atau sasaran sistem algoritma. Karena itu, keselamatan, pelindungan data, kesehatan mental, dan kesejahteraan anak diarahkan menjadi pertimbangan sejak perancangan sistem AI, ketika pilihan tentang data dan cara kerja layanan masih dibentuk.

PP TUNAS menjadi dasar pemantauan kepatuhan platform dalam pelindungan anak di ruang digital, termasuk informasi yang mereka sampaikan kepada kementerian dan pengawasan melalui dasbor. Pembahasan AI bersama UNICEF diarahkan pada cara memasukkan kepentingan anak ke tata kelola teknologi sejak awal. Kedua jalur tersebut bertemu pada layanan yang menggunakan AI dan dapat diakses atau berdampak pada anak, sementara hubungan rinci antara panduan AI sektoral dan kewajiban platform masih menunggu penjelasan kebijakan lebih lanjut.

Keputusan berikutnya ialah penyelesaian harmonisasi rancangan perpres dan penetapannya oleh Presiden. Setelah itu, isi panduan kementerian dan lembaga akan menunjukkan bagaimana prinsip nasional serta pelindungan anak diterapkan pada penggunaan AI di bidang yang berbeda. Tanggal penerbitan dan bentuk tiap panduan belum diumumkan dalam penjelasan ini.