MDR QRIS 0% meluas untuk transaksi hingga Rp100 ribu

Di Indonesia, siaran pers Bank Indonesia menetapkan perluasan MDR QRIS 0% mulai 1 Oktober 2026 untuk setiap pembayaran hingga Rp100 ribu di semua kategori merchant. Perubahan ini membuat usaha kecil, menengah, besar, serta merchant berkategori khusus ikut menikmati tarif nol pada transaksi kecil; sebelumnya tarif nol dalam kelompok reguler berlaku bagi usaha mikro.

Pada hari pertama penerapan, laporan Kontan tentang penyesuaian BTN menyebut bank tersebut menyesuaikan tarif merchant, sementara usaha mikro tetap mendapat MDR 0% sampai Rp500 ribu per transaksi. Untuk pembayaran yang melewati ambang kategorinya, potongan mengikuti tarif kategori merchant.

Batas transaksi dan tarif di atasnya

Ambang berlaku pada nilai setiap transaksi, bukan akumulasi pembayaran harian atau omzet bulanan. Rincian tarif BRI memisahkan merchant reguler dan kategori khusus, sekaligus memperlihatkan tarif sebelum dan sesudah perluasan:

Usaha mikro (UMI): transaksi sampai Rp500 ribu tetap dikenai MDR 0%; di atas Rp500 ribu, tarifnya 0,3%.
Usaha kecil (UKE), menengah (UME), dan besar (UBE): transaksi sampai Rp100 ribu turun dari 0,7% menjadi 0%; di atas Rp100 ribu, tetap 0,7%.
Merchant pendidikan: sampai Rp100 ribu turun dari 0,6% menjadi 0%; di atasnya tetap 0,6%.
Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU): sampai Rp100 ribu turun dari 0,4% menjadi 0%; di atasnya tetap 0,4%.
Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO), pembayaran bantuan sosial pemerintah, pembayaran kepada pemerintah, dan donasi sosial nirlaba: tetap 0% pada seluruh nominal dalam skema tersebut.

Perbedaan itu langsung terasa pada pembayaran dengan nominal yang sama. Jika nilai belanja Rp300 ribu, usaha mikro masih berada dalam rentang tanpa MDR, sedangkan usaha kecil terkena tarif 0,7% atas transaksi itu. Pembayaran tepat Rp100 ribu di usaha kecil masuk rentang 0%; satu rupiah di atasnya membuat seluruh transaksi mengikuti tarif kategori, bukan hanya kelebihannya yang dikenai persentase.

Kategori khusus juga perlu dibaca menurut jenis kegiatan merchant yang terdaftar. Merchant pendidikan dan SPBU memperoleh tarif nol untuk pembayaran kecil melalui perluasan ini, sedangkan transaksi layanan publik dan bantuan sosial yang memang sudah bertarif nol tidak mendapat penurunan baru. Dengan demikian, cakupan semua kategori pada ambang umum tidak menyamakan tarif yang berlaku di atas ambang.

Potongan yang hilang dari penerimaan pedagang

MDR adalah biaya penerimaan pembayaran yang dibayar merchant kepada penyelenggara jasa pembayaran. Penjelasan detikJatim tentang MDR menyebut biaya itu tidak boleh dialihkan sebagai biaya tambahan kepada pembeli. Tarif nol menambah bagian hasil penjualan yang tinggal pada pedagang, tanpa mengubah nominal transaksi yang dibayar pelanggan.

Pengaruhnya paling mudah dihitung pada kelompok yang sebelumnya membayar MDR untuk transaksi kecil: UKE, UME, UBE, pendidikan, dan SPBU. Misalnya, pada penjualan Rp75 ribu, tarif lama 0,7% bagi usaha kecil setara dengan potongan Rp525; setelah perubahan, tidak ada MDR pada penjualan tersebut. Bagi merchant pendidikan, potongan lama pada nilai pembayaran yang sama setara Rp450 dengan tarif 0,6%, sedangkan bagi SPBU Rp300 dengan tarif 0,4%. Ini adalah penghematan biaya pemrosesan per pembayaran, bukan kenaikan harga jual atau seluruh margin usaha.

Sebagai simulasi, bukan data sebuah merchant, sebuah usaha kecil menerima 400 pembayaran QRIS masing-masing Rp75 ribu selama sebulan. Total nilai pembayarannya Rp30 juta. Pada tarif lama 0,7%, biaya MDR untuk kelompok pembayaran itu Rp210 ribu; pada tarif baru 0%, seluruh Rp210 ribu tersebut bertahan dalam penerimaan usaha. Bila margin sebelum MDR pada tiap transaksi hanya Rp5.000, hilangnya potongan Rp525 menaikkan sisa margin transaksi contoh dari Rp4.475 menjadi Rp5.000, dengan asumsi semua biaya lain tetap.

Simulasi itu tidak bisa diterapkan hanya dengan mengalikan omzet bulanan dan tarif. Dua merchant dengan omzet sama dapat menerima jumlah pembayaran kecil yang berbeda, sehingga penghematan MDR mereka juga berbeda. Biaya dihitung dengan memilah transaksi menurut nilai dan kategori merchant; pembayaran di atas ambang tetap menyumbang biaya seperti sebelumnya. Usaha mikro, misalnya, tidak mendapat penurunan MDR baru dari pembayaran Rp75 ribu karena tarif untuk kelompok itu memang sudah nol.

Tarif berlaku atas seluruh pembayaran yang melewati ambang

Dalam skema ini, batas nominal menentukan tarif untuk satu transaksi utuh. Pada contoh pembayaran Rp150 ribu di usaha kecil, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050 dari nilai transaksi, bukan 0,7% atas Rp50 ribu yang melampaui ambang. Contoh pembayaran Rp600 ribu di usaha mikro menghasilkan MDR Rp1.800 pada tarif 0,3%, bukan biaya yang hanya dihitung atas Rp100 ribu kelebihannya.

Perhitungan tersebut penting untuk transaksi yang berada dekat batas. Selisih belanja yang kecil dapat memindahkan seluruh pembayaran ke tarif kategori di atas ambang, sehingga biaya pemrosesan tidak naik secara bertahap rupiah demi rupiah. Penghematan bulanan mengikuti jumlah pembayaran yang memang bernilai sampai ambang, tanpa mengasumsikan satu pembelian dipecah menjadi beberapa transaksi untuk memperoleh tarif nol.

Bank menerapkan skema pada berbagai bentuk QRIS

Pemberitahuan BCA kepada merchant menyatakan penyesuaian berlaku efektif 1 Oktober 2026 untuk QRIS statis, dinamis, serta integrasi API yang dilayani bank tersebut. Tabelnya mempertahankan ambang usaha mikro Rp500 ribu dan memasukkan ambang Rp100 ribu bagi usaha kecil hingga besar, pendidikan, dan SPBU. Pada layanan BCA, bentuk kode yang dipakai tidak mengubah prinsip tarif berdasarkan kategori dan nilai transaksi.

Komposisi penjualan menjadi penentu dampak, bukan sekadar ukuran usaha. Toko besar dengan banyak pembelian berharga rendah dapat menghemat MDR pada transaksi tersebut, sementara usaha mikro dengan pembayaran yang masih berada di bawah batas lamanya tidak melihat perubahan tarif. Bagi pedagang yang menjual barang bermargin tipis, rupiah yang tidak lagi terpotong pada setiap pembayaran kecil langsung menambah penerimaan setelah biaya pemrosesan; besarnya bergantung pada sebaran transaksi nyata.