Indonesia bahas transparansi royalti digital lintas negara

Indonesia membuka dialog tentang pembenahan royalti hak cipta digital lintas negara di Badung, Bali, pada 7 Oktober 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan sistem bertukar data sebagai pokok pembahasan, sebagaimana dicatat dalam laporan ANTARA. Bagi pencipta, persoalannya adalah apakah penggunaan karya di berbagai platform dan negara dapat ditelusuri sampai perhitungan serta pembayaran royalti.

Dialog itu mempertemukan pemerintah, organisasi pengelola kolektif, platform digital, pencipta, dan pakar. “Tantangan utamanya adalah pertukaran informasi,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam laporan Bali Post yang mencatat kehadiran delegasi dari 35 negara. Indonesia mengupayakan kerja sama untuk memperbaiki aliran informasi tersebut; forum ini masih bersifat sukarela dan belum menghasilkan kewajiban pembayaran baru bagi platform.

Catatan penggunaan menentukan apa yang bisa dipersoalkan

Pemain gamelan di Bali menampilkan karya yang penggunaannya perlu tercatat agar royalti dapat ditelusuri.

Transparansi diperlukan sejak sebuah layanan mencatat pemakaian karya. Catatan itu menjadi dasar untuk menghitung royalti sebelum hasilnya dialokasikan dan dibagikan kepada pemegang hak. Jika pencipta hanya menerima angka akhir tanpa mengetahui penggunaan yang dihitung, wilayah asalnya, atau potongan yang dikenakan, ia sulit menentukan di tahap mana selisih muncul.

Misalnya, secara hipotetis sebuah rekaman milik pencipta Indonesia diputar melalui layanan digital di negara lain. Laporan yang berguna perlu menghubungkan pemutaran itu dengan karya yang tepat, menunjukkan dasar penghitungan, lalu menjelaskan bagian yang akhirnya dibayarkan. Tanpa rincian tersebut, pemutaran yang belum tercatat akan tampak serupa dengan pemutaran yang tercatat tetapi pembayarannya masih tertahan. Keduanya menuntut penyelesaian yang berbeda.

Di sinilah keterbukaan informasi dapat menjadi titik sengketa antara pihak yang melaporkan, mengelola, dan menerima royalti. Keberatan atas jumlah pembayaran membutuhkan catatan penggunaan yang dapat diperiksa bersama, bukan hanya angka transfer. Kejelasan potongan juga penting: pencipta perlu dapat membedakan perubahan nilai karena dasar penghitungan dari perubahan nilai karena bagian yang dipotong sepanjang rantai pembayaran.

Pemakaian yang tercatat masih harus dipasangkan dengan pemegang hak

Pertunjukan musik dan proses perekamannya menunjukkan perlunya mencocokkan catatan penggunaan dengan data hak.

Sesudah penggunaan dicatat, sistem perlu mengenali karya dan pihak yang berhak menerima hasilnya. Pada musik, informasi tentang rekaman tidak selalu sama dengan informasi tentang komposisi yang direkam. Ketika data bergerak antara layanan digital, perantara, dan organisasi pengelola di negara berbeda, identitas yang tidak lengkap atau tidak konsisten dapat menghambat pencocokan meskipun pemakaiannya sudah masuk laporan.

Hambatan itu menjelaskan mengapa Indonesia membawa interoperabilitas ke pembahasan internasional. Sistem di setiap negara dapat menyimpan dan mengirim informasi dengan cara berbeda, sementara royalti harus mengikuti penggunaan karya melintasi wilayah tersebut. Keterhubungan yang andal memungkinkan data penggunaan dibandingkan dengan data hak tanpa mengharuskan semua lembaga memakai satu sistem yang sama. Bagi pencipta, pencocokan inilah yang menghubungkan karya yang dipakai dengan pembayaran yang semestinya dialokasikan.

Contoh hipotetis lain menunjukkan letak masalahnya: sebuah layanan mengirim catatan pemutaran, tetapi data yang diterima organisasi pengelola tidak cukup untuk mengaitkannya dengan pemegang hak. Royalti dalam catatan itu belum tentu dapat segera dibagikan. Memperbaiki laporan pemakaian saja tidak menyelesaikan persoalan apabila identitas karya tetap terputus; sebaliknya, data hak yang lengkap tidak membantu untuk penggunaan yang sama sekali tidak dilaporkan.

Akuntabilitas menyangkut royalti yang belum terbagi

Ketika pencocokan gagal atau dasar alokasi dipersoalkan, pertanyaannya bergeser kepada siapa yang harus menelusuri dan menjelaskan hasilnya. Organisasi pengelola membutuhkan informasi dari pihak yang mencatat penggunaan, sedangkan pencipta membutuhkan penjelasan tentang keputusan pembagian. Dalam rantai lintas negara, jawaban itu dapat tersebar pada beberapa lembaga, sehingga kesalahan sulit dikoreksi jika tanggung jawab tiap tahap tidak jelas.

Royalti yang belum teralokasi memperlihatkan akibatnya secara konkret. Dana dapat dikaitkan dengan penggunaan tertentu, tetapi belum sampai kepada pihak yang berhak karena data karya atau kepemilikannya belum cocok. Persoalan lain muncul bila pencocokan sudah terjadi namun cara menghitung bagian masing-masing dipertanyakan. Pembenahan akuntabilitas berarti menyediakan alasan yang dapat ditelusuri untuk keputusan tersebut serta jalan untuk memperbaiki data atau mengajukan keberatan.

Ketiga persoalan yang dibahas di Bali bertemu pada perjalanan yang sama: layanan mencatat penggunaan, sistem mencocokkan karya dengan haknya, lalu pengelola menghitung dan menyalurkan pembayaran. Gangguan pada satu tahap dapat mengubah apa yang terlihat pada tahap berikutnya. Karena itu, pembayaran yang terlambat atau berbeda dari perkiraan tidak otomatis menunjukkan penyebab tertentu; catatan di setiap mata rantai diperlukan untuk mengetahui masalahnya.

Kerja sama dari Bali masih bersifat sukarela

Agenda resmi dialog Bali mencantumkan forum pada 7–9 Oktober 2026 dan rencana finalisasi serta peredaran ringkasan ketua bersama kemungkinan jalur kerja sama pada November 2026. Agenda itu menempatkan transparansi administrasi, akuntabilitas atas royalti yang belum teralokasi, dan standar informasi hak dalam sesi pembahasan. Hasil yang direncanakan berupa rangkuman serta pilihan kerja sama sukarela, bukan aturan internasional yang langsung mengikat peserta.

Status tersebut menentukan arti pembahasan bagi pencipta dan platform saat ini. Forum dapat memperjelas data apa yang perlu dipertukarkan dan bagian mana dari pengelolaan royalti yang menuntut pertanggungjawaban, tetapi penerapannya masih bergantung pada tindak lanjut lembaga serta pelaku layanan yang terlibat. Dokumen hasil yang direncanakan beredar pada November akan memperlihatkan usulan kerja sama mana yang dibawa dari pembahasan di Bali.