HR Tech Summit Jakarta menarik 1.200 peserta—agentic AI masuk agenda HR

|Penulis: Tim Redaksi QUASA|5 mnt baca| 2
HR Tech Summit Jakarta menarik 1.200 peserta—agentic AI masuk agenda HR

Menurut BINUS, BINUS HR Tech Summit 2026 berlangsung pada 23–24 September 2026 di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, dengan lebih dari 1.200 peserta dan 20 peserta pameran. Temanya, “HR Tech Beyond Automation: The Rise of Agentic AI”, menempatkan penggunaan AI dalam pengelolaan tenaga kerja di pusat forum. Peserta acara mencakup profesional HR, pemimpin bisnis, pakar teknologi, akademisi, dan komunitas profesional.

Pada hari kedua summit, Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Bonifasius Wahyu Pudjianto membahas penggunaan AI yang bertanggung jawab, sebagaimana dicatat dalam liputan Metro TV dari acara pada 24 September 2026. Ia menekankan validasi hasil, dokumentasi, dan pengawasan manusia ketika tugas mulai didelegasikan kepada AI. Bagi perusahaan yang mengikuti perkembangan teknologi HR, pembahasan itu menghubungkan janji efisiensi dengan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang memengaruhi pekerja.

Skala forum mempertemukan agenda AI dan pilihan teknologi HR

Program acara mencakup AI di tempat kerja, transformasi digital, manajemen talenta, people analytics, dan masa depan pekerjaan. Dalam rangkuman BINUS University, konferensi disebut menghadirkan 15 pembicara dalam tujuh sesi serta lebih dari 500 perwakilan industri; Grab For Business, CBN, Helios Informatika Nusantara, Lumina Learning, dan Career Playground termasuk nama yang disebut hadir sebagai peserta pameran. Area pameran memberi peserta kesempatan melihat solusi yang ditawarkan untuk fungsi HR, sementara sesi konferensi membahas perubahan cara organisasi bekerja dan mengembangkan talenta.

Kedekatan antara diskusi dan pameran membuat istilah agentic AI berhadapan langsung dengan pilihan pembelian. Sebuah alat yang mengirim pengingat administratif menjalankan tugas dengan dampak terbatas. Jika alat lain menyusun rekomendasi kandidat, kebutuhan pelatihan, atau jalur karier, keluarannya dapat memengaruhi kesempatan seseorang. Contoh terakhir adalah kemungkinan penggunaan yang perlu dinilai perusahaan, bukan laporan bahwa sistem tertentu di summit telah mengambil keputusan tersebut.

People analytics menambah lapisan persoalan itu. Rekomendasi tentang karyawan bergantung pada data yang tersedia, cara data tersebut ditafsirkan, dan tujuan yang ditetapkan organisasi. Karena itu, pertanyaan bagi pembeli bukan hanya apakah sebuah agen dapat menyelesaikan rangkaian tugas, melainkan pada titik mana hasilnya masuk ke keputusan HR dan siapa yang dapat melihat alasan di baliknya.

Pengawasan manusia menjadi bagian dari pembahasan summit

Paparan tentang AI yang bertanggung jawab membagi pekerjaan organisasi ke dalam penggunaan, pertanyaan kritis, dan tata kelola. Penggunaan menuntut pemilihan alat sesuai kebutuhan serta perlindungan data sensitif. Pertanyaan kritis mencakup pemeriksaan dan dokumentasi keluaran AI, sedangkan tata kelola menyangkut batas pemakaian, risiko, dan akuntabilitas. Pembagian ini relevan ketika hasil sebuah sistem beralih dari membantu petugas HR menjadi bahan pertimbangan tentang seseorang.

Pengawasan manusia memiliki arti operasional hanya jika petugas yang meninjau mengetahui dasar usulan dan berwenang mengubahnya. Persetujuan yang diberikan tanpa melihat data masukan atau alasan rekomendasi tidak cukup untuk menjelaskan keputusan kepada karyawan. Pada proses yang menyangkut kandidat maupun pekerja yang sudah bergabung, organisasi juga perlu membedakan keluaran sistem dari keputusan akhir yang dibuat oleh orang yang bertanggung jawab.

Kesenjangan keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri turut muncul dalam paparan tersebut. Dalam konteks itu, teknologi pengembangan talenta dapat membantu memetakan kebutuhan belajar, tetapi nilai rekomendasinya bergantung pada ketepatan profil keterampilan. Profil yang keliru dapat mengarahkan seseorang ke pelatihan yang kurang sesuai atau membuat kemampuan yang dimilikinya tidak terlihat.

Lima pertanyaan sebelum membeli agen AI untuk HR

Agenda summit memberi perusahaan alasan untuk menilai produk berdasarkan keputusan yang akan dipengaruhinya, bukan berdasarkan kemampuan demonstrasi saja. Lima pertanyaan berikut mengubah pembahasan tentang agen, data, dan pengawasan manusia menjadi syarat yang dapat diminta dari penyedia teknologi. Jawabannya perlu merujuk pada proses HR yang benar-benar akan memakai sistem tersebut.

  • Apa dasar sebuah rekomendasi? Perusahaan perlu mengetahui data, aturan, dan tujuan yang membentuk usulan, serta bagian mana yang dapat diubah. Tanpa penjelasan itu, petugas HR sulit menerangkan mengapa dua orang menerima hasil yang berbeda.
  • Data apa yang dapat diakses agen? Akses untuk satu tugas sebaiknya dapat dibedakan dari akses ke seluruh riwayat karyawan. Pembeli perlu mengetahui data mana yang dibaca, disimpan, dan diteruskan ke sistem lain sebelum informasi personal digunakan.
  • Bagaimana karyawan mengoreksi datanya? Jika riwayat kerja atau profil keterampilan salah, harus ada jalur untuk meminta perbaikan. Perusahaan juga perlu tahu apakah rekomendasi yang sudah dihasilkan akan diperbarui setelah koreksi diterima.
  • Apa yang dapat diaudit? Catatan masukan, keluaran, perubahan aturan, serta tindakan petugas yang menerima atau menolak usulan membantu organisasi menelusuri keputusan yang dipersoalkan. Pembeli perlu memastikan catatan tersebut tersedia bagi pihak yang bertanggung jawab.
  • Kapan keputusan naik ke manusia? Tetapkan keadaan yang menghentikan alur otomatis dan siapa yang memiliki wewenang akhir. Jalur ini diperlukan ketika rekomendasi sistem bertentangan dengan informasi dari karyawan atau manajer.

Pertanyaan tersebut tidak mengasumsikan semua produk yang dipamerkan mempunyai fungsi serupa. Jawabannya akan berbeda antara alat untuk pekerjaan administratif, analisis kebutuhan pelatihan, dan sistem yang mengusulkan tindakan terhadap individu. Perbedaan itulah yang menentukan seberapa jauh data boleh diakses, seberapa rinci alasan harus dicatat, dan pada tahap mana peninjauan manusia diperlukan.

Bagi profesional HR di Indonesia, konsekuensi langsung dari agenda Jakarta ini muncul saat memilih penggunaan yang spesifik. Kemampuan menjalankan tugas dapat dinilai bersama kemampuan organisasi memperbaiki data, menelusuri usulan, dan mempertanggungjawabkan keputusan akhirnya kepada orang yang terdampak.

Baca juga:

Bagikan:

Berlangganan buletin kami

Dapatkan berita Web3, AI, dan kripto terbaru langsung di kotak masuk Anda.

0